Penandatanganan Piagam Board of Peace (BoP) Gaza oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, 22 Januari 2026, menandai sebuah momen simbolik yang jauh melampaui seremoni diplomatik. Ia adalah penanda pergeseran citra, orientasi, dan strategi politik Prabowo di panggung global—dari figur strongman berwatak nasionalistik keras menuju aktor negara yang tampil kooperatif, rasional, dan pragmatis dalam arsitektur kekuasaan dunia yang sedang bergejolak.
Prabowo yang dulu dikenal dengan retorika kedaulatan keras, kritik terhadap liberalisme Barat, dan sikap konfrontatif terhadap hegemoni global, kini tampil sebagai mitra strategis Washington dalam agenda perdamaian Timur Tengah. Transformasi ini bukan kontradiksi personal semata, melainkan cerminan dari apa yang dalam teori hubungan internasional disebut pragmatic realism—ketika kepentingan nasional menuntut fleksibilitas ideologis demi stabilitas dan keuntungan jangka panjang.
Dalam tradisi realisme klasik ala Hans Morgenthau, moralitas bukanlah fondasi utama politik internasional; kepentingan nasional adalah porosnya. Penandatanganan BoP Gaza dapat dibaca sebagai langkah Prabowo menempatkan Indonesia bukan lagi sekadar norm entrepreneur yang lantang bersuara tentang Palestina, tetapi sebagai stakeholder nyata dalam proses diplomasi global—meski harus berhadapan dengan inisiatif yang digerakkan oleh Amerika Serikat dan figur kontroversial seperti Donald Trump.
Trump sendiri bukanlah arsitek perdamaian dalam pengertian idealis. Rekam jejaknya—mulai dari Abraham Accords hingga kebijakan unilateral terhadap Yerusalem—menunjukkan pendekatan transaksional, bukan normatif. Namun justru di situlah irisan kepentingan muncul. Prabowo dan Trump bertemu dalam logika yang sama: politik sebagai seni kemungkinan (the art of the possible), bukan panggung kemurnian moral.
Bagi Prabowo, bergabung dalam BoP Gaza memberi Indonesia posisi strategis baru. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat aktif dalam diplomasi multilateral konflik memiliki peningkatan pengaruh ekonomi dan keamanan kawasan hingga 18 persen dalam satu dekade. Partisipasi Indonesia membuka akses lebih besar pada meja perundingan, aliran investasi, serta leverage politik di tengah fragmentasi tatanan global pasca-perang Ukraina dan eskalasi konflik Timur Tengah.
Namun, langkah ini juga menyimpan risiko politik domestik. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan sentimen pro-Palestina memiliki akar sosial dan ideologis yang kuat. Kedekatan simbolik dengan Trump—figur yang sering dipersepsikan bias terhadap Israel—berpotensi memicu disonansi antara kebijakan luar negeri pragmatis dan aspirasi moral publik. Di sinilah ujian kepemimpinan Prabowo diuji: mengelola jarak antara realpolitik dan etika politik.
Antonio Gramsci mengingatkan bahwa kekuasaan bertahan bukan hanya melalui dominasi, tetapi juga hegemoni—kemampuan membangun persetujuan. Prabowo perlu membingkai keterlibatan Indonesia dalam BoP Gaza bukan sebagai kompromi ideologis, melainkan sebagai strategi efektif untuk memastikan suara Palestina tetap berada di pusat perundingan, bukan terpinggirkan oleh kalkulasi kekuatan besar.
Secara ekonomi-politik, keputusan ini selaras dengan kebutuhan Indonesia menjaga stabilitas global. IMF mencatat bahwa setiap eskalasi konflik di Timur Tengah berkontribusi langsung pada kenaikan harga energi dan tekanan inflasi negara berkembang. Bagi pemerintahan Prabowo yang mengusung agenda pertumbuhan, industrialisasi, dan ketahanan pangan, stabilitas geopolitik bukan isu jauh, melainkan prasyarat domestik.
Perubahan citra Prabowo dari strongman menjadi “good boy” di mata Barat bukan berarti kehilangan kedaulatan, melainkan redefinisi strategi. Dalam teori neoclassical realism, kebijakan luar negeri adalah hasil interaksi antara struktur internasional dan kalkulasi elite domestik. Prabowo membaca dengan jeli bahwa dunia multipolar menuntut Indonesia bersikap adaptif tanpa harus larut dalam subordinasi.
Di Davos, Prabowo tidak sekadar hadir sebagai pemimpin negara berkembang, tetapi sebagai figur yang ingin memosisikan Indonesia sebagai middle power berpengaruh. Data OECD menunjukkan bahwa negara middle power yang aktif dalam resolusi konflik global memiliki daya tawar lebih besar dalam negosiasi perdagangan dan keamanan. BoP Gaza, dalam konteks ini, adalah investasi politik jangka panjang.
Namun, pragmatisme tanpa batas dapat berubah menjadi oportunisme. Publik berhak mengawasi: sejauh mana BoP Gaza benar-benar membuka ruang keadilan bagi Palestina, dan sejauh mana ia hanya menjadi instrumen legitimasi geopolitik Amerika Serikat. Politik luar negeri yang cerdas menuntut conditional engagement—terlibat, tetapi dengan syarat yang jelas dan garis merah yang tegas.
Prabowo tampaknya menyadari bahwa dunia tidak lagi memberi ruang bagi retorika heroik tanpa hasil konkret. Dalam lanskap global yang cair, pemimpin diukur bukan dari seberapa keras ia menolak, tetapi seberapa efektif ia mempengaruhi hasil. Dari perspektif ini, penandatanganan BoP Gaza adalah eksperimen politik: apakah pragmatisme bisa berjalan seiring dengan prinsip.
Pada akhirnya, transformasi Prabowo dari strongman ke aktor pragmatis bukanlah cerita tentang jinak atau tunduk, melainkan tentang kedewasaan politik. Sejarah akan menilai apakah langkah ini menjadi tonggak kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian global, atau sekadar episode adaptasi simbolik dalam permainan kekuasaan dunia. Yang pasti, di era ketidakpastian, seni politik bukan lagi tentang keberanian menantang, tetapi kecerdikan memilih medan juang.
Demikian.
Penulis Adv. M.Taufik Umar Dani Harahap,SH., Merupakan Praktisi Hukum dan Aktivis Gerakan Rakyat Banyak.
