MEDAN | VALITO.CO – Di saat ribuan rakyat Sumatera masih berjuang menyelamatkan nyawa dan masa depan mereka dari bencana kejahatan ekologis yang tak kunjung reda, ironi justru dipertontonkan oleh para pejabat negeri. Data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, hingga 27 Desember 2025, korban jiwa akibat bencana di Sumatera telah mencapai 1.138 orang, dengan 136 lainnya masih dinyatakan hilang dan hampir 10 ribu warga terpaksa mengungsi. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah jeritan kemanusiaan yang seharusnya mengguncang nurani kekuasaan. Namun yang tampak justru sebaliknya: pesta, seremoni, dan panggung-panggung basa-basi elite terus berjalan seolah negeri ini baik-baik saja.
Di tengah duka kolektif itu, publik dipaksa menyaksikan paradoks paling menyakitkan: para pejabat tampil rapi, tersenyum di panggung acara, memamerkan capaian dan jargon pembangunan, sementara rakyat di lereng-lereng bukit, bantaran sungai, dan kawasan rawan bencana berjuang menyelamatkan diri dari lumpur, longsor, dan banjir bandang. Negara, yang seharusnya hadir sebagai pelindung, justru tampak absen dalam fase paling genting. Ketika sirine bencana meraung, yang terdengar dari pusat kekuasaan justru gemuruh pesta dan retorika seremonial yang hampa empati.
Tragedi ini bukan sekadar bencana alam, melainkan potret telanjang dari kejahatan ekologis yang dibiarkan bertahun-tahun. Pembalakan hutan, alih fungsi lahan serampangan, tambang yang rakus, serta tata ruang yang dikorupsi telah mengubah alam menjadi bom waktu. Ketika bom itu meledak, rakyatlah yang menjadi korban, sementara para pengambil kebijakan berlindung di balik meja rapat dan pidato normatif. Tidak ada rasa malu, tidak ada empati yang tulus—yang ada hanyalah kalkulasi politik dan kepentingan jangka pendek.
Lebih menyakitkan lagi, penderitaan rakyat kerap dijadikan komoditas pencitraan. Bantuan dipolitisasi, penderitaan difoto, lalu disebar sebagai konten kepedulian semu. Di saat yang sama, tanggung jawab struktural untuk menghentikan perusakan lingkungan dan memperbaiki tata kelola bencana dibiarkan menguap. Negara seolah lupa bahwa setiap nyawa yang hilang adalah kegagalan moral dan administratif yang tak bisa ditutup dengan konferensi pers atau unggahan media sosial.
Akhirnya, Negeri ini tidak kekurangan pejabat, tetapi kekurangan adab. Ketika para penguasa lebih sibuk berpesta dari pada berkabung bersama rakyatnya, maka yang runtuh bukan hanya rumah dan jembatan, melainkan martabat negara itu sendiri. Tragedi di Sumatera seharusnya menjadi cermin paling jujur: bahwa tanpa keberanian moral, empati atas penderitaan rakyat banyak dan keberpihakan nyata kepada korban, sehingga kekuasaan itu tak lebih dari panggung yang menari-nari diatas amat penderitaan rakyat.
Penulis: Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, SH, merupakan Praktisi Hukum dan Aktivis Gerakan Rakyat Banyak.
Leave a Reply