Frekuensi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kurun waktu yang relatif singkat memantik spekulasi publik. Di tengah geopolitik global yang kian terbelah antara Barat dan Timur, intensitas diplomasi Jakarta–Moskow bukan sekadar protokoler, melainkan sinyal strategis. Bagi Indonesia, Rusia bukan hanya mitra dagang atau sahabat lama era non-blok, melainkan simpul penting dalam politik pertahanan dan alih teknologi militer.
Dalam membaca relasi ini, pandangan pengamat militer dan pertahanan internasional Connie Rahakundini Bakrie kerap dijadikan rujukan. Dengan latar akademik dan jejaring strategis di Rusia, Connie memosisikan diri sebagai pengkritik keras diplomasi alutsista Indonesia. Analisisnya menempatkan hubungan Prabowo–Putin bukan semata relasi antarnegara, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan elite, industri senjata, dan tata kelola anggaran negara.
Salah satu pernyataan Connie yang paling kontroversial adalah klaim mengenai keberadaan dokumen sensitif yang ia sebut sebagai “bom waktu” di Rusia. Dokumen tersebut, menurut pengakuannya, berisi data skandal dan dugaan korupsi sejumlah pejabat Indonesia, khususnya terkait sektor strategis. Ia menyatakan dokumen itu disimpan di luar negeri sebagai bentuk proteksi, mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan hukum dan arsip di dalam negeri.
Klaim ini—terlepas dari kebenaran faktualnya—menggambarkan satu realitas penting: sektor pertahanan adalah wilayah yang rawan gelap informasi. Secara global, belanja militer memang dikenal sebagai salah satu sektor dengan tingkat kerahasiaan tinggi dan risiko korupsi signifikan. Laporan Transparency International Defence & Security secara konsisten menempatkan pengadaan alutsista sebagai area berisiko tinggi dalam indeks korupsi pertahanan.
Connie juga menyoroti rencana dan realisasi anggaran modernisasi alutsista Indonesia yang nilainya mencapai kisaran Rp1.700 triliun dalam jangka panjang. Angka ini setara dengan beberapa persen dari Produk Domestik Bruto dan berpotensi membebani fiskal melalui skema utang luar negeri. Dalam perspektif ekonomi pertahanan, belanja besar tanpa perencanaan transparan justru dapat melemahkan ketahanan nasional secara struktural.
Kritik tersebut sejalan dengan kajian para ekonom pertahanan yang menekankan prinsip value for money. Modernisasi militer tidak diukur dari mahalnya kontrak, melainkan dari efektivitas sistem senjata, transfer teknologi, dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Tanpa audit teknologi dan evaluasi kebutuhan ancaman yang objektif, belanja alutsista berisiko menjadi proyek mercusuar yang minim manfaat strategis.
Isu yang paling sering diangkat Connie adalah keberadaan apa yang ia sebut sebagai “mafia alutsista”, figur anonim yang kerap disebut “Mister M” atau “Mister X”. Dalam narasinya, aktor inilah yang bermain di balik layar, menghubungkan kepentingan asing, broker senjata, dan elite domestik demi komisi besar. Fenomena ini bukan khas Indonesia; studi SIPRI menunjukkan bahwa broker perantara menjadi mata rantai paling rentan korupsi dalam perdagangan senjata global.
Dalam konteks inilah Rusia dipandang memiliki daya tarik tersendiri. Dibandingkan negara Barat yang sarat syarat politik, Rusia dikenal lebih fleksibel dalam urusan penjualan senjata dan kerja sama militer. Bagi Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Moskow menawarkan alternatif strategis untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan menghindari ketergantungan pada satu blok geopolitik.
Namun, fleksibilitas politik itu sekaligus menyimpan risiko. Minimnya syarat politik sering kali berbanding lurus dengan minimnya tekanan eksternal terhadap transparansi. Di sinilah Connie menekankan pentingnya pengawasan internal oleh lembaga seperti BPK dan KPK. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, diplomasi pertahanan dapat berubah menjadi ruang gelap yang sulit diaudit publik.
Posisi unik Connie di Rusia—sebagai akademisi di St. Petersburg State University dan anggota tetap Valdai Discussion Club—membuat analisisnya kerap dipersepsikan memiliki bobot khusus. Valdai dikenal sebagai forum strategis yang memberi masukan langsung kepada Putin. Kedekatan ini membuat pandangannya sering di baca sebagai refleksi dinamika “jalur belakang” diplomasi Indonesia–Rusia, meski tetap harus diuji secara kritis.
Dari sudut pandang Presiden Prabowo, intensitas pertemuan dengan Putin dapat dibaca sebagai upaya mempertegas kedaulatan strategis Indonesia. Di tengah rivalitas Amerika Serikat–China, Rusia menjadi kartu penyeimbang. Namun, sejarah menunjukkan bahwa diplomasi tingkat tinggi tanpa transparansi domestik justru memperbesar ruang abu-abu kebijakan publik.
Begitupun, pertanyaan kuncinya bukan sekadar mengapa Prabowo sering bertemu Putin, melainkan apa yang di bawa pulang dari pertemuan tersebut. Apakah berupa kontrak yang memperkuat industri pertahanan nasional, atau sekadar kesepakatan elitis yang sulit diakses publik?. Dalam negara demokrasi, legitimasi kebijakan pertahanan tidak hanya bertumpu pada ancaman eksternal, tetapi juga pada kepercayaan rakyat.
Pada akhirnya, pesan utama Connie—terlepas dari kontroversi gaya dan klaimnya—menyentuh inti persoalan: diplomasi alutsista harus dibersihkan dari praktik perburuan rente. Hubungan strategis dengan Rusia dapat menjadi aset geopolitik yang berharga, tetapi tanpa tata kelola yang transparan, ia berpotensi menjadi beban sejarah. Kedaulatan negara tidak diukur dari mahalnya senjata, melainkan dari bersihnya proses pengambilannya dan keberpihakannya pada kepentingan publik.
Demikian.
Penulis Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap,SH., Merupakan Praktisi Hukum Dan Aktivis Gerakan Rakyat Banyak
Sumber tulisan :
Informasi mengenai analisis Connie Rahakundini Bakrie tersebut berasal dari berbagai pernyataan publik beliau dalam wawancara media, media sosial pribadi, dan forum internasional. Berikut adalah sumber-sumber spesifiknya:
1. Dokumen “Bom Waktu” di Rusia
Pernyataan Connie mengenai dokumen penting milik Hasto Kristiyanto yang ia simpan dan notariskan di Rusia bersumber dari:
– Instagram Pribadi: Unggahan video di akun @connierahakundinibakrie pada akhir Desember 2024 (sekitar tanggal 25-26 Desember).
– Media Nasional: Dikutip secara luas oleh media seperti CNN Indonesia (“Connie Ungkap Momen Dititipkan Dokumen Penting Hasto Sebelum Tersangka”) dan Suara.com (“5 Hal Menarik yang Diutarakan Connie Bakrie soal Dokumen Penting Hasto di Rusia”).
2. Isu Mafia Alutsista “Mister M”
Isu mengenai adanya mafia dalam pengadaan alutsista ini pertama kali mencuat dalam:
– Podcast/Diskusi Publik: Salah satunya dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored dan berbagai sesi wawancara televisi (seperti di Metro TV).
– Berita Terkait: Tribunnews (“Sosok Mr M di Balik Mafia Alutsista”) dan tanggapan resmi dari Kementerian Pertahanan melalui juru bicaranya yang meminta Connie mengungkap identitas tersebut pada Mei 2021.
3. Kritik Anggaran 1.760 Triliun (Alpalhankam)
Kritik tajam mengenai draf Perpres pengadaan alutsista senilai Rp1.760 triliun yang dianggap rawan korupsi bersumber dari:
– Dokumen Publik: Tanggapan Connie terhadap draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2024.
– Wawancara Media: Dimuat di Tempo dan Kompas sepanjang tahun 2021-2024 sebagai bagian dari konsistensinya mengkritik keterbukaan anggaran pertahanan.
4. Kedekatan dengan Vladimir Putin
Akses Connie ke lingkaran elit Rusia didasarkan pada posisi resminya sebagai:
– Valdai Discussion Club: Profil beliau terdaftar sebagai pakar (expert) di situs resmi valdaiclub.com (lembaga think-tank yang dekat dengan Putin).
– Akademisi: Statusnya sebagai Guru Besar di St. Petersburg State University di Rusia, yang sering ia sampaikan dalam biografi profilnya di berbagai seminar internasional.
5. Konteks Diplomasi Presiden
Analisisnya mengenai kunjungan Presiden RI ke Rusia sering disampaikan dalam:
– Webinar Hubungan Internasional: Berbagai diskusi mengenai posisi Indonesia di tengah konflik Rusia-Ukraina, di mana ia sering menekankan perlunya Indonesia mengambil jarak yang tegas dari tekanan Barat dan menjaga transparansi dalam transaksi militer “G-to-G” (antar pemerintah) tanpa pihak ketiga.
Penulis: Adv. M Taufik Umar Dani Harahap, SH
