VALITO.CO | LABUHANBATU – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aktivis Mahasiswa dan Pemuda (Asam-Lara) berlangsung di depan Kantor Kepala Desa Sei Nahodaris pada Jumat, 19 September 2025. Aksi ini menuntut transparansi pengelolaan anggaran, reformasi agraria, dan penyelesaian dugaan praktik korupsi yang melibatkan perangkat desa. Aksi berjalan damai dengan pengawalan ketat dari Polres Labuhanbatu dan Polsek Panai Tengah.
Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari gelombang unjuk rasa yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2025, yang menuntut transparansi pemerintahan dan penegakan hukum . Di Desa Sei Nahodaris, mahasiswa menuntut penyelesaian masalah agraria dan pengelolaan dana desa yang tidak transparan. Koordinator aksi, Putra Nazmi Nasution, menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan karena pemerintah desa dinilai gagal memenuhi aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan dana bantuan sosial.
Aksi sempat memanas ketika mahasiswa mencoba memasuki kantor kepala desa karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Namun, situasi dapat dikendalikan berkat pengawalan aparat keamanan.
Berikut adalah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada Kepala Desa Sei Nahodaris:
1. Transparansi Anggaran Desa.
Mahasiswa meminta pemerintah desa membuka laporan keuangan selama masa jabatan kepala desa, termasuk alokasi dan penggunaan dana desa.
2. Akuntabilitas BUMDes dan Ketahanan Pangan.
Tuntutan ini mencakup keterbukaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program ketahanan pangan yang diduga tidak transparan.
3. Hibah Bangunan Pemerintah.
Mahasiswa meminta kejelasan status hibah bangunan pemerintah yang berada di pemukiman petani.
4. Penanggungjawaban Penimbunan Jalan.
Kepala desa diminta bertanggung jawab atas penimbunan jalan yang dibangun oleh masyarakat.
5. Keterbukaan Bantuan Pupuk Subsidi.
Mahasiswa menuntut transparansi dalam penyaluran pupuk subsidi, mengingat harga pupuk yang tinggi (Urea Rp 220.000 dan NPK Phonska Rp 260.000) diduga tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
6. Pengawasan Kelompok Tani.
Kepala desa diminta mengawasi kelompok tani yang diduga mengambil keuntungan berlebihan dari petani.
7. Penyerahan Lahan Sawah ke PT.HPP.
Mahasiswa meminta kejelasan mengenai penyerahan lahan sawah seluas 50 hektar kepada PT.HPP.
8. Audit Aset Petani dan Hutan Lindung.
Tuntutan ini mencakup pemeriksaan aset petani yang diduga dijual oleh ketua kelompok tani serta transparansi pengelolaan hutan lindung desa.
Kepala Desa Sei Nahodaris, Nuriadi, menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, khususnya yang terkait dengan kelompok tani dan aset desa. Namun, ia mengaku kurang memahami masalah harga pupuk subsidi dan berjanji mengumpulkan semua kelompok tani untuk membahas hal tersebut.
Aksi di Desa Sei Nahodaris tidak terisolasi. Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai daerah di Indonesia sepanjang 2025, termasuk di Labuhanbatu, yang sebelumnya juga memprotes pengelolaan retribusi sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Isu korupsi dan transparansi pemerintahan desa menjadi sorotan utama, terutama setelah terungkapnya carut-marut penyaluran bansos di Desa Sei Nahodaris pada tahun 2022, dimana oknum perangkat desa terdata sebagai penerima bantuan.
Aksi berlangsung damai dan dibubarkan pukul 12.00 WIB setelah tuntutan disampaikan secara resmi. Aparat keamanan, termasuk Polres Labuhanbatu dan Polsek Panai Tengah, mengawal aksi untuk memastikan tidak terjadi kekerasan.
Aksi demonstrasi mahasiswa di Desa Sei Nahodaris menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Tuntutan yang disampaikan mencerminkan keresahan masyarakat terhadap praktik korupsi dan pengelolaan sumber daya yang tidak adil. Respons pemerintah desa yang akan menindaklanjuti tuntutan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk perbaikan tata kelola desa.(Sholawat Lubis)
