Wacana merger antara Partai Gerindra dan Partai NasDem kembali menegaskan satu hal mendasar dalam politik Indonesia: logika kekuasaan sering kali lebih dominan daripada idealisme kelembagaan. Istilah “merger” yang berasal dari dunia korporasi kini diadopsi dalam praktik politik sebagai strategi konsolidasi kekuatan, namun ketika diterjemahkan ke dalam realitas kepartaian, ia tidak sekadar soal efisiensi, melainkan menyentuh persoalan ideologi, manifesto, representasi, dan legitimasi publik.
Dalam perspektif ilmu politik, partai bukan sekadar kendaraan elektoral, tetapi institusi yang merepresentasikan agregasi kepentingan rakyat dan artikulasi ideologi. Karena itu, gagasan penggabungan partai tidak bisa dipahami semata sebagai langkah taktis menghadapi ambang batas parlemen (parliamentary threshold), melainkan harus diuji dalam kerangka teori institusionalisme dan demokrasi representatif. Ketika dua partai besar seperti Gerindra dan NasDem diwacanakan melebur, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah ini konsolidasi ideologis atau sekadar kalkulasi elektoral?.
Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh di Hambalang pada sekitar Februari 2026 menjadi indikasi bahwa komunikasi elite politik masih menjadi poros utama dalam menentukan arah strategis partai. Fakta bahwa pembahasan ini dilakukan secara tertutup memperlihatkan kuatnya tradisi elitis dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia. Padahal, dalam negara demokrasi modern, partai politik semestinya mengedepankan mekanisme deliberatif yang melibatkan kader dan konstituen.
Secara kuantitatif, gagasan merger ini memang tampak menjanjikan. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, akumulasi suara kedua partai diperkirakan mencapai sekitar 23 persen atau hampir 35 juta suara nasional. Dalam sistem multipartai dengan ambang batas parlemen yang berpotensi dinaikkan, angka ini tentu memberikan jaminan stabilitas elektoral. Namun, angka statistik tidak selalu berbanding lurus dengan loyalitas pemilih, karena basis dukungan partai di Indonesia sering kali bersifat cair dan personalistik.
Disisi lain, risiko politik dari merger tidak bisa diabaikan. Penggabungan dua partai dengan basis geografis dan segmentasi pemilih yang berbeda justru berpotensi menimbulkan konflik internal, terutama dalam penentuan calon legislatif dan distribusi kekuasaan di daerah pemilihan. Dalam banyak kasus komparatif, merger partai justru memicu fragmentasi baru akibat benturan kepentingan elite dan kader di tingkat akar rumput.
Lebih jauh, dari sudut pandang hukum tata negara, partai politik merupakan pilar demokrasi yang dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui Undang-Undang Partai Politik. Fusi atau merger partai memang dimungkinkan secara hukum, tetapi harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota. Tanpa mekanisme tersebut, merger berpotensi melanggar prinsip demokrasi internal partai sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia.
Pernyataan elite Partai NasDem yang menilai merger bukan perkara mudah mencerminkan kesadaran akan kompleksitas ideologis dan historis partai. NasDem, misalnya, dibangun atas narasi restorasi politik, sementara Gerindra memiliki basis nasionalisme populis yang kuat. Menggabungkan dua identitas ini bukan hanya soal struktur organisasi, tetapi juga menyangkut konsistensi gagasan dan kepercayaan publik.
Begitupun problem utamanya adalah kecenderungan bahwa wacana merger ini lahir dari logika top-down—yakni kehendak segelintir elite—bukan dari aspirasi kader dan simpatisan. Dalam teori demokrasi partisipatoris, keputusan strategis seperti ini seharusnya melalui mekanisme konsultatif seperti kongres, referendum internal, atau setidaknya survei terhadap basis pemilih. Tanpa itu, merger akan tampak sebagai proyek elitis yang sarat kepentingan jangka pendek.
Dalam konteks ini, logika politik transaksional menjadi sulit untuk dihindari. Politik tidak lagi di pandu oleh pertarungan gagasan yang tertuang dalam manifesto politik partai, melainkan oleh negosiasi dalam bingkai ‘syahwat kekuasaan’: siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Jika merger hanya dimaksudkan untuk mengamankan posisi dalam struktur kekuasaan atau mengantisipasi regulasi ambang batas, maka publik berhak mempertanyakan komitmen partai terhadap prinsip demokrasi substantif.
Pada akhirnya, wacana merger Gerindra dan NasDem bukan sekadar isu teknis kepartaian, melainkan cermin dari wajah demokrasi Indonesia hari ini. Apakah partai politik masih menjadi institusi ideologis yang memperjuangkan kepentingan rakyat, atau telah bertransformasi menjadi entitas pragmatis yang tunduk pada kalkulasi ‘syahwat kekuasaan’?. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan—apakah semakin matang, atau justru terjebak dalam siklus transaksional yang tak pernah benar-benar mati.
Demikian.
Penulis Adv. Muhammad Taufik Umar Dani Harahap,SH., Merupakan Praktisi Hukum, Komisioner KPU Kota Medan Periode 2003-2008 dan Aktivis Gerakan Rakyat Banyak.
