14 Tahun ditinggalkan, HIPMA Labura: Anggaran 104 Milyar untuk infrastruktur Hilir-Leidong sudah adilkah? 

Foto: Ketua HIPMA Labura, Azizi.(Labura)
banner 468x60

LABURA | VALITO.CO

Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa (HIPMA) kecamatan Kualuh Ledong Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menilai anggaran 104 milyar untuk pembangunan di tiga kecamatan kualuh hulu, kualuh hilir, kualuh ledong sudah adil. 

“Karena sudah hampir 14 tahun pemekaran pembangunan di 3 kecamatan ini sudah di tinggalkan pemerintah Kab Labura,” ucap Ketua HIPMA Kualuh Ledong, Azizi saat gelar konferensi pers rilis di Kualuh Ledong, Jum’at (18/11). 

Azizi menjelaskan, bahwa definisi suatu keadilan itu bukan di nilai dari sama rata nya pembagian suatu hal, tetapi keadilan itu adalah pembagian sesuatu hal sesuai dengan kebutuhan suatu objek.

Boleh dilihat kembali historis pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara14 tahun silam yang mana pada saat dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara wilayah yang sangat besar ini dapat mengerucut dan dapat mengurusi pembidangan dari segi birokrasi, ekonomi, pemerintahan maupun pemerataan pembangunan secara mandiri dan berkeadilan.

“Sesuai apa yang diharapkan tokoh-tokoh kita terdahulu. Agar jangan adalagi kecamatan-kecamatan di labuhanbatu utara ini tertinggal pada saat itupun peletakan wilayah administrasi pemerintahan pun di tempatkan di Kualuh hulu sebagai sentralnya.

Namun yang sangat disayangkan hari ini adalah bagaimana perwujudan cita-cita pemekaran itu tidak sesuai realita yang ada terkhusus di kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong yang mana kita lihat angka kemiskinan dan pengangguran di dua kecamatan ini cukup tinggi, padahal kita ketahui bersama untuk penghasil padi, sawit dan perikanan di labuhanbatu utara ini kecamatan Kualuh dan Leidong adalah yang terbesar. Hal itu tak lepas dari buruknya infrastruktur jalan yang sangat vital mempengaruhi sektor-sektor sosial ekonomi tersebut,” ucap aktivis mahasiswa, Azizi.

Azizi menambahkan, untuk ke ibukota kabupaten Labura yang berjarak 50 Km harus menempuh waktu 2 hari untuk mengakut hasil pertanian, akibatnya bisa saja ekonomi masyarakat hancur kalau jalan tidak diperbaiki. 

(Buruknya infrastruktur jalan di Kabupaten Labura yang sangat vital mempengaruhi sektor-sektor sosial ekonomi)

Dijelaskan Azizi, jika hal tersebut sudah di lakukan aksi oleh masyarakat pada tanggal 27 Oktober dari 4 kecamatan berdemonstrasi menuntut perbaikan infrastruktur jalan, dan singkatnya pemkab Labura mengamini hal tersebut dan menganggarkan untuk di Tahun 2023 sebanyak 104 milyar , kemudian di serahkan dengan bentuk Rancangan APBD Ta 2023 ke DPRD pun saat ini tengah berjalan proses nya. 

“Itupun kami berharap agar anggaran itu segera di ketok agar dapat di tahun depan dikerjakan,” harap ketua HIPMI tersebut.

Sambungnya, memang diketahui bersama anggaran untuk infrastruktur jalan 104 milyar itu sangatlah banyak, tentu juga tidak ingin kecamatan lain tidak terakomodir pembangunannya. Tapi berangkat dari keadilan, saat ini HIPMI meminta izin kepada masyarakat di kecamatan lain agar R-APBD Tahun 2023 diprioritaskan untuk pembangunan jalan hancur di Hilir-Leidong, supaya kedepan hasil bumi yang sangat besar di dua kecamatan dapat juga mendongkrak perekonomian di Bumi Basimpul Kuat babontuk elok tersebut. (Basri)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *