VALITO.CO | Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, perhatian publik sering kali terpusat pada tokoh-tokoh yang bergerak di tanah air. Namun, sejarah kemerdekaan Indonesia sesungguhnya juga di tulis dari ruang-ruang kuliah, asrama mahasiswa, dan forum internasional di Eropa. Salah satu tokoh yang patut ditempatkan dalam barisan pelopor tersebut adalah Sutan Kasayangan Harahap, yang dalam sejumlah sumber juga di kenal sebagai Raji’un Harahap. Bersama jaringan intelektual bumi putra di Belanda pada awal abad ke-20, ia menjadi bagian penting dari lahirnya organisasi yang kelak berkembang menjadi Perhimpunan Indonesia (PI), organisasi politik pertama yang secara tegas memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia internasional. Di tengah kuatnya cengkeraman kolonialisme Belanda, perjuangan mereka bukan dilakukan dengan senjata, melainkan dengan gagasan, pendidikan, diplomasi, narasi dan perang opini.
Lahirnya Indische Vereeniging pada 5 November 1908 tidak dapat dilepaskan dari konteks kebangkitan kaum terpelajar bumi putra akibat Politik Etis yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini pada awalnya merupakan wadah sosial bagi mahasiswa Hindia Belanda yang sedang belajar di negeri. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa adanya wadah berkumpul dan terjadinya diskusi intelektual yang hidup secara intensif pada akhirnya akan melahirkan kesadaran politik. Para mahasiswa mulai mempertanyakan mengapa bangsa yang memiliki peradaban panjang harus terus berada dalam posisi terjajah. Dari sinilah benih nasionalisme modern Indonesia mulai tumbuh jauh dari tanah airnya sendiri.
Begitupun, yang menarik, perkembangan organisasi ini berlangsung seiring perubahan cara pandang terhadap identitas bangsa. Pada masa kolonial, penduduk nusantara disebut sebagai “Indisch” atau bahkan “Inlander”, istilah yang sarat makna subordinasi. Namun perkembangan pemikiran akademik di Belanda melahirkan istilah “Indonesia” dan “Indonesier” yang kemudian di terima secara luas oleh kalangan intelektual bumiputra. Pergeseran terminologi ini bukan sekadar perubahan bahasa. Ia merupakan revolusi kesadaran. Sebuah bangsa yang selama berabad-abad dipandang sebagai objek kolonial mulai mendefinisikan dirinya sendiri sebagai subjek sejarah. Karena itulah perubahan nama dari Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging pada tahun 1922 memiliki arti politik yang jauh lebih besar dari pada sekadar pergantian organisasi.
Transformasi organisasi intelektual tersebut semakin nyata ketika kepemimpinan organisasi mulai di isi oleh tokoh-tokoh nasionalis yang memiliki orientasi politik yang lebih tegas. Pada masa kepemimpinan Achmad Soebardjo antara 1919 hingga 1921, organisasi ini mulai bergerak dari perkumpulan sosial menjadi forum diskusi kebangsaan.Pertanyaan-pertanyaan tentang kemerdekaan, hak menentukan nasib sendiri, dan hubungan antara kolonialisme dengan kemiskinan rakyat Hindia Belanda mulai mendominasi pembahasan para mahasiswa. Kesadaran bahwa perjuangan nasional harus dilakukan dalam kerangka internasional menjadi semakin kuat.
Perubahan itu memperoleh momentum ketika majalah Hindia Poetra diterbitkan kembali pada tahun 1922. Di tangan generasi baru seperti Mohammad Hatta, media ini berubah menjadi instrumen perjuangan politik. Tulisan-tulisan yang di muat tidak lagi sekadar membahas kehidupan mahasiswa, tetapi mulai mengkritik eksploitasi ekonomi kolonial, ketimpangan agraria, dan kebijakan pemerintah Belanda yang merugikan rakyat pribumi. Melalui majalah tersebut, mahasiswa Indonesia di Eropa menyampaikan pesan bahwa kemiskinan rakyat bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari sistem kolonial yang dibangun untuk menguntungkan negeri penjajah.
Radikalisasi politik semakin terlihat ketika Iwa Koesoemasoemantri memimpin organisasi pada tahun 1923. Pada masa ini, gagasan non-kooperasi mulai dikembangkan secara sistematis. Prinsipnya sederhana tetapi revolusioner: kemerdekaan tidak mungkin di peroleh melalui kerja sama dengan kekuasaan kolonial. Pemikiran tersebut menjadi fondasi perjuangan PI selama tahun-tahun berikutnya. Mereka menolak ilusi reformasi kolonial dan menegaskan bahwa tujuan akhir perjuangan adalah Indonesia merdeka, bukan sekadar perbaikan administrasi pemerintahan Hindia Belanda.
Ketika Mohammad Nazir Datuk Pamoentjak memimpin organisasi pada 1924, perubahan nama majalah Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka bukan sekadar keputusan redaksional, melainkan deklarasi politik yang menandai lompatan kesadaran nasional kaum pergerakan di Eropa. Pada saat pemerintah kolonial masih berusaha membatasi ruang gerak nasionalisme melalui berbagai instrumen pengawasan dan represi, penggunaan kata “merdeka” merupakan tindakan yang secara terbuka menantang legitimasi kekuasaan Belanda. Para aktivis menyadari bahwa perjuangan tidak dapat terus terjebak dalam tuntutan reformasi administratif atau otonomi terbatas yang hanya memperpanjang umur kolonialisme; bangsa Indonesia harus memiliki tujuan yang tegas, yakni kemerdekaan penuh sebagai hak politik yang tidak dapat di tawar.
Kesadaran inilah yang mencapai bentuk organisasional yang lebih matang ketika di bawah kepemimpinan Soekiman Wirjosandjojo organisasi tersebut resmi mengadopsi nama Perhimpunan Indonesia pada 1925, sekaligus melahirkan Manifesto Politik yang meletakkan fondasi ideologis gerakan nasional modern: unity (persatuan) untuk mengatasi sekat kedaerahan, equality (kesetaraan) untuk menolak hierarki rasial kolonial, dan liberty (kemerdekaan) sebagai tujuan akhir perjuangan. Dari ruang-ruang intelektual di Belanda, Perhimpunan Indonesia berhasil mengubah nasionalisme dari sekadar kesadaran budaya menjadi perjuangan politik yang terarah, radikal, dan secara terang-terangan menuntut terwujudnya negara Indonesia yang merdeka.
Di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta sejak 1926 hingga 1930, Perhimpunan Indonesia mencapai puncak pengaruhnya. Berbeda dengan para ketua sebelumnya yang menjabat sekitar satu tahun, Hatta memimpin dalam periode yang relatif panjang sehingga mampu membangun strategi perjuangan yang lebih sistematis. PI menjalin hubungan dengan berbagai organisasi anti-imperialis dunia, menghadiri konferensi internasional, dan memperkenalkan persoalan Indonesia kepada masyarakat di dunia. Dalam berbagai forum internasional, para aktivis PI menempatkan kolonialisme Belanda sebagai bagian dari persoalan imperialisme dunia yang harus diakhiri. Strategi ini berhasil mengubah isu Indonesia dari urusan domestik Belanda menjadi bagian dari perjuangan kemanusiaan internasional.
Perjuangan tersebut menjadikan PI sebagai ancaman serius bagi pemerintah kolonial. Belanda menyadari bahwa propaganda politik yang dilakukan para mahasiswa di Eropa memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan gerakan yang dibatasi di Hindia Belanda. Karena itu pengawasan terhadap aktivis PI semakin diperketat. Sejumlah tokoh organisasi mengalami intimidasi, pengawasan intelijen, hingga proses hukum. Namun tekanan tersebut justru memperkuat legitimasi politik PI sebagai representasi perjuangan kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Organisasi ini berhasil membangun jaringan intelektual yang kelak memainkan peranan penting dalam proses lahirnya Republik Indonesia.
Dalam perspektif sejarah modern, Perhimpunan Indonesia sesungguhnya telah melakukan sesuatu yang sangat visioner: membangun identitas nasional sebelum negara Indonesia itu sendiri lahir. Ketika banyak rakyat di Nusantara masih terikat identitas kedaerahan, kesukuan, atau kerajaan, para aktivis PI sudah berbicara atas nama “Indonesia” sebagai satu bangsa. Mereka membuktikan bahwa kemerdekaan bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba pada 17 Agustus 1945, melainkan hasil pergulatan intelektual panjang yang berlangsung selama puluhan tahun. Oleh karena itu, nama-nama seperti Sutan Kasayangan Harahap, R.M. Noto Soeroto, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Ali Sastroamidjojo, Nazir Pamoentjak, dan Sutan Sjahrir layak di kenang bukan hanya sebagai kaum terpelajar di luar negeri, melainkan sebagai para arsitek kesadaran nasional Indonesia. Dari jantung Eropa, Sutan Kasayangan Harahap menggagas organisasi pelajar/mahasiswa asal Hindia Belanda di Belanda, kelak menjadi cikal bakal Perhimpunan Indonesia (PI) sebagai organisasi intelektual yang menggugat kolonialisme dan imperialisme, serta memperkenalkan nama Indonesia pada dunia dengan menyalakan obor kemerdekaan yang akhirnya menerangi seluruh Nusantara.
Demikian.
Penulis Adv. Muhammad Taufik Umar Dani Harahap, SH , Merupakan Praktisi Hukum Dan Anggota Perkumpulan Marga Harahap Sejagat Raya (MAHAJAYA)
