VALITO.CO | Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, telah berkembang jauh melampaui perdebatan tentang selembar dokumen akademik. Ia telah menjelma menjadi isu besar mengenai transparansi negara, kebebasan berpendapat, dan batas-batas penggunaan instrumen hukum terhadap warga negara yang mempertanyakan kebijakan atau tindakan pejabat publik. Lebih dari satu tahun perdebatan berlangsung di ruang publik, tetapi kontroversi itu belum juga memperoleh jawaban final yang di terima secara luas oleh masyarakat di Indonesia.
Polemik bermula ketika sejumlah tokoh publik, di antaranya Gus Nur, Roy Suryo, dan dr. Tifa, mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melalui forum diskusi, kajian forensik digital, dan media sosial. Bagi mereka, pertanyaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan seorang pejabat publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk mengawasi kekuasaan. Sebaliknya, pihak pelapor menilai narasi yang dibangun telah melampaui batas kritik dan berubah menjadi tuduhan yang merusak nama baik serta berpotensi menyesatkan opini publik, sehingga layak diproses melalui instrumen hukum pidana.
Persoalan kemudian memasuki babak baru ketika para pihak yang mempertanyakan ijazah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian tangkap dan sekarang di tahan oleh Polda Metro Jaya. Penangkapan Roy Suryo dan dr. Tifa pada 19 Juni 2026 memunculkan pertanyaan hukum yang serius. Sebab, berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, keduanya selama proses penyidikan diketahui bersikap kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, dan tidak menunjukkan indikasi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi perbuatan sebagaimana menjadi pertimbangan utama dilakukannya penahanan menurut hukum acara pidana.
Dalam perspektif hukum pidana dan hukum acara pidana, penahanan bukanlah konsekuensi otomatis dari penetapan seseorang sebagai tersangka, melainkan upaya paksa yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana di atur dalam KUHAP, termasuk adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Karena Roy Suryo dan dr. Tifa selama proses penyidikan di nilai kooperatif dan tidak pernah mangkir dari panggilan pemeriksaan, muncul pertanyaan di ruang publik mengenai urgensi penahanan terhadap keduanya. Terlebih, tim hukum telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan dari sejumlah tokoh nasional, namun hingga kini belum memperoleh persetujuan dari Kapolda Metro Jaya. Dalam negara hukum demokratis, keadaan demikian menuntut penjelasan yang transparan dan argumentasi hukum yang dapat di uji publik agar penegakan hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga di pandang benar, adil dan proporsional.
Di sisi lain, aparat Polda Metro Jaya memiliki argumentasi tersendiri. Penyidik menyatakan proses hukum telah di lakukan sesuai prosedur, melibatkan beberapa ahli dan saksi – saksi yang cukup, serta didasarkan pada alat bukti yang dianggap cukup. Dalam pandangan ini, perkara tersebut diposisikan sebagai delik pidana biasa yang harus di proses hingga pengadilan guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk hak seseorang untuk melindungi nama baiknya dari tuduhan yang dianggap tidak berdasar.
Namun, problem utama justru terletak pada dimensi persepsi publik. Hingga proses penangkapan dan penahanan terjadi, dokumen ijazah yang menjadi inti kontroversi belum pernah di buka, di perlihatkan dan ditunjukkan secara terbuka kepada publik untuk dilakukan uji forensik, diseminasi informasi dan eksaminasi independen oleh para ahli hukum, para advokat serta masyarakat hukum . Akibatnya, ruang publik di isi oleh spekulasi, kecurigaan, dan pertanyaan yang terus berulang. Dalam konteks negara demokratis, persoalan legitimasi tidak selalu selesai hanya dengan pernyataan resmi aparatus Polda Metro Jaya. Kepercayaan publik sering kali membutuhkan transparansi yang dapat di uji kebenarannya secara terbuka.
Disinilah muncul narasi kriminalisasi. Bagi sebagian masyarakat, pertanyaan mengenai dokumen yang berkaitan dengan pejabat publik seharusnya ditempatkan dalam kerangka kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk memperoleh informasi. Ketika pertanyaan tersebut di respon melalui proses pidana yang berujung pada penangkapan dan penahanan sebagian publik menilai telah terjadi penggunaan instrumen hukum yang berpotensi menimbulkan efek membungkam kritik (chilling effect). Narasi inilah yang menyebabkan nama Gus Nur, dr. Tifa, dan Roy Suryo di pandang sebagai pihak-pihak yang menjadi korban kriminalisasi.
Reaksi keras kemudian datang dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), yang mempertanyakan dasar proporsionalitas penangkapan dan meminta adanya penjelasan yang transparan mengenai proses hukum yang berlangsung. Sikap tersebut menunjukan bahwa kontroversi ini telah melampaui persoalan individual dan memasuki wilayah yang lebih luas, yaitu menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dan kualitas demokrasi Indonesia.
Sesungguhnya, polemik ini dapat diselesaikan secara lebih elegan apabila negara mampu mengedepankan prinsip keterbukaan. Menunjukkan dokumen yang menjadi objek sengketa kepada publik, membuka ruang pemeriksaan independen oleh ahli yang kredibel, serta menjelaskan dasar-dasar hukum secara terang dan dapat diuji, berpotensi meredakan ketegangan sosial dan menghindarkan lahirnya persepsi bahwa proses hukum dijalankan secara ‘misteri’. Dalam negara hukum demokratis, transparansi bukanlah bentuk kelemahan negara, melainkan instrumen untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, perkara ijazah Jokowi telah menjadi cermin penting bagi perkembangan hukum dan demokrasi Indonesia. Apa pun pandangan terhadap substansi perkara ini, publik berhak memperoleh penjelasan yang terang dan proses hukum yang kridibel dan akuntabel. Karena hukum tidak hanya di tuntut untuk ditegakan, tetapi juga harus tampak ditegakan secara benar, adil, proporsional, dan terbuka. Kasus ini layak menjadi bahan diseminasi dan eksaminasi publik, bahkan menjadi materi pembelajaran penting bagi mahasiswa hukum di Indonesia tentang hubungan antara kekuasaan, kebebasan berpendapat, transparansi negara, dan batas-batas penggunaan hukum pidana dalam negara demokrasi berbasis Hak Asasi Manusia.
Demikian.
Penulis Adv. Muhammad Taufik Umar Dani Harahap.SH., Merupakan Praktisi Hukum Dan Aktivis Gerakan Rakyat Banyak.
